Wahyu vs Mandat

Sebuah negara terbentuk setidaknya karena adanya rakyat, wilayah dan Pemerintah. Dan tentu saja secara jelas negara memiliki tujuan untuk (1) melindungi masyarakat dan bangsa, (2) membentuk dan menegakkan hokum dan memilihara keadilan serta (3) menyelenggarakan dan meningkatkan keadilan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah memerlukan distribusi kekuasaannya karena tidak mungkin fungsi-fungsi Pemerintah dapat dijalankan hanya oleh satu individu atau satu lembaga.
Setidaknya menurut Montesquieu perlu dibagi dalam tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Lalu bagaimana dengan sistim negara yang harus dipakai oleh sebuah Pemerintah? Apapun sistim yang digunakan oleh Pemerintah, baik demokrasi, monarki, oligarki maupun tirani hanyalah berupa alat untuk mencapai tujuan dari negara. Sebuah sistim negara dirasakan tidak akan diperlukan lagi jika kepentingan rakyat secara kolektif tidak dapat terpenuhi lagi, sehingga akan muncul solusi yaitu merubah sistim negara.
Isu penegakan syariat Islam dan pendirian negara Islam di Indonesia bukanlah sebuah isu baru lagi. Ini sudah menjadi isu negara sejak tahun 80-an hingga saat ini yang diterus diteriakkan oleh berbagai ormas dan tokoh Islam fundamentalis. Model kepemimpinan Rasullallah, baik di Makkah maupun di Madinah selalu dijadikan dasar oleh mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Model Pemerintahan Rasullallah dianggap sangat ideal dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kalau kita menganalisa yang terjadi di zaman Rasullallah, pemerintahan beliau sangat sederhana, tidak ada pemilahan atau pembagian kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam lembaga eksekutif, legislative, judikatif seperti zaman ini. Nabi adalah penguasa tunggal, pemegang kekuasaan eksekutif, legislative dan judikatif. Tidak pernah ada pembicaraan tentang batasan waktu (periodesasi) memerintah. Bahkan beliau juga tidak menggangkat mentri untuk kabinetnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagai penguasa tunggal, Nabi mempunyai beberapa sahabat dekat terpercaya untuk diminta bantuan dalam berbagai kepentingan, seperti sumbangan pikiran dalam mempersiapkan pasukan perang serta penulisan dokumen. Lembaga kontrol tidak muncul karena diasumsikan sekiranya Nabi melakukan kesalahan akan mendapatkan teguran melalui wahyu, sehingga wahyu itulah yang menjadi lembaga kontrolnya. Itu sebabnya nabi bersifat ma’shum, terpelihara dari salah.
Dengan situasi negara Indonesia saat ini, akan muncul kegamangan dalam pikiran kita untuk tetap ber-demokrasi atau kita ber-teokrasi?
Dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan pemerintahannya di Madinah, Rasullallah melakukannya berdasarkan wahyu yang diberikan Allah, SWT melalui Malaikat Jibril. Sebagai seorang Muslim yang taat, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mematuhinya karena wahyu dari Allah adalah mutlak kebenarannya. Dan sebagai Rasul, Muhammad akan mendapatkan peringatan berupa wahyu juga jika Ia melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Masyarakat Madinah saat itu cukup beruntung mendapatkan seorang kepala negara yang juga wakil Tuhan di bumi, sehingga segala kebijakannya berada dalam sebuah kebenaran yang absolut.
Lalu apakah Rasullallah tidak pernah bermusyawarah? Karena bukankah Islam juga mengajarkan untuk bermusyawarah? Dalam catatan sejarah, Rasullallah pernah beberapa kali melakukan musyawarah, seperti dalam hal penempatan pasukan dalam perang Badar, perang Uhud dan perjanjian Hudaibiyah. Kalau sesekali Rasullallah pernah melakukan musyawarah itu karenakan permasalahannya terlalu kecil sehingga tidak perlu untuk diwahyukan.
Lalu bagaimana dengan demokrasi yang hari ini kita anggap adalah cara terbaik dari yang terburuk dalam menyelenggarakan pemerintahan sebuah negara? Demokrasi dapat diartikan adalah kekuasaan ditangan rakyat. Penyelenggaraan negara berdasarkan hasil kesepakatan orang banyak melalui mekanisme tertentu. Inti dari demokrasi itu sendiri adalah keikutsertaan atau partisipasi dengan dasar bahwa semua manusia adalah sama dan segala sesuatu mengenai seseorang maka seseorang tersebut harus dimintai pendapatnya.
Sebagai konsekuensinya maka rakyat memberikan mandat kepada perwakilan merkan (legislatif) untuk mengurus mereka melalui Pemerintah mereka (eksekutif) dan memberikan sanksi kepada mereka jika berbuat salah melalui peradilan mereka (judikatif) sendiri. Sistim ini memang dirasakan sangat rumit dikarenakan melibatkan banyak orang dalam mengurus sebuah negara, tapi keterlibatan banyak orang tersebut akan memberikan celah control yang lebih baik terhadap kinerja lembaga Pemerintah yang hanya di urus oleh satu orang atau satu lembaga saja.
Keikutsertaan rakyat dalam menentukan hidup mereka yang diatur oleh pemerintah dinilai sangatlah penting, karena hanya rakyatlah yang mengetahui segala kepentingan mereka. Pemerintah bagi mereka bukanlah lagi “baying-bayang Tuhan” dimuka bumi karena wahyu sudah tidak diturunkan lagi kepada manusia zaman ini. Sebab jika Pemerintah melakukan sebuah kesalahan, Tuhan tidak akan menurunkan wahyu-Nya melalui malaikat kepada mereka. Dan rakyatlah yang harus bertanggung jawab memperingati Pemerintah mereka yang lalai. Maka tidak salah dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Walaupun menurut asalnya Rakyat berasal dari bahasa arab ra’jat, yang berarti anak buah atau orang kecil. Yang kemudian dalam bahasa Indonesia dimaknai menjadi orang yang berdomisili pada sebuah wilayah.
Dan saat ini terjadi sebuah ide bagaimana menjadikan landasan agama menjadi landasan formal sebuah negara. Dengan arti bahwa seorang warga negara akan dianggap sama dengan seorang manusia/ ummat. Tentu ini adalah hal yang sangat sulit, maka tidak salah jika Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang baik tidak identik dengan manusia yang baik. Namun sebenarnya teori Aristoteles ini dapat disanggah jika Pemimpin sebuah Negara (Pemerintah) adalah seorang Rasul Allah. Karena akan terjadi sebuah sinkronisasi didalamnya dalam melakukan tugas sebagai kepala negara dan tugas sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Lalu apakah pemerintah kita saat ini adalah Rasul Allah? Tentu saja tidak!
Rasullallah memang pernah berjaya menyatukan heterogenitas masyarakat di Madinah melalui sebuah konstitusi yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini memiliki nilai tentang bagaimana menjamin kebebasan beragama Yahudi, kerjasama kaum Anshor dan Muhajirin dan kewenangan Muhammad dalam menyelesaikan masalah diantara mereka. Tapi dengan semakin heterogennya manusia yang hidup dalam suatu negara sangat tidak memungkinkan seseorang menawarkan diri untuk mengurus kemaslahatan ummat dengan alasan mendapatkan wahyu dari Tuhannya atau tanpa melalui sebuah mekanisme pemilihan yang sesuai aturan hasil kesepakatan rakyat yang menjadi konstituennya.
Akhirnya apakah Kepemimpian Negara adalah sebuah Wahyu ataupun sebuah Mandat terkembali kepada rakyatnya sendiri, sejauh mana kecerdasan mereka memposisikan diri mereka dan memposisikan diri pemimpin mereka. Tidak ada salahnya kita bernegara dengan sistim teokrasi, jika Pemimpin kita masih diberi wahyu oleh Tuhan !!! Namun, jika nabi saat ini sudah tidak ada lagi, maka marilah hentikan wacana Negara Islam itu !!!
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *